Reformasi Polri: Sinergi Komisi dan Gerakan Nurani Bangsa

    Reformasi Polri: Sinergi Komisi dan Gerakan Nurani Bangsa

    JAKARTA - Sebuah pertemuan krusial digelar di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/11/2025). Komisi Percepatan Reformasi Polri menjalin dialog mendalam dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB), sebuah sinergi yang diharapkan membawa angin segar bagi pembaruan institusi kepolisian.

    Tokoh-tokoh nasional dari beragam latar belakang turut hadir, menunjukkan betapa pentingnya momentum ini untuk menjaring aspirasi masyarakat demi memperkuat Polri agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri, ini adalah kesempatan emas untuk mendengar langsung suara rakyat.

    Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, mengungkapkan bahwa pertemuan ini sangat berharga. Ia menyoroti bahwa GNB sebelumnya telah menjadi garda terdepan dalam menyuarakan gagasan reformasi menyeluruh kepada Presiden.

    "Pertemuan ini memberikan banyak masukan berharga, tidak hanya yang bersifat teknis, tapi juga filosofis dalam rangka memperbaiki sistem kepolisian, " ujar Jimly Asshiddiqie, Kamis (13/11/2025).

    Salah satu fokus utama yang digarisbawahi adalah upaya melindungi Polri dari intervensi politik dan kepentingan bisnis. Tujuannya jelas, yakni membangun kembali kepercayaan publik yang merupakan fondasi utama bagi sebuah institusi penegak hukum.

    Sementara itu, pimpinan GNB, Dr. (H.C) Dra. Hj. Sinta Nuriyah Wahid, menekankan esensi kehadiran Polri sebagai pelindung rakyat dan penjaga kedaulatan bangsa. Ia mengingatkan akan peran vital kepolisian.

    "Kepolisian dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan siklis negara, bukan untuk melukai rakyat. Hal ini hanya bisa terwujud melalui penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat, " ujar Sinta Nuriyah Wahid, Kamis (13/11/2025).

    Dari perspektif hukum, Prof. Dr. Otto Hasibuan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai sebuah langkah bersejarah yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Ia bahkan menyebut keputusan Presiden sebagai "keputusan emas" yang membuka peluang luas untuk pembenahan institusi kepolisian.

    "Kami membuka diri untuk semua pihak memberikan kontribusi positif. Reformasi ini tidak hanya tentang masalah, tapi juga tentang solusi, " ujar Otto Hasibuan, Kamis (13/11/2025).

    Otto menambahkan, komisi ini berupaya keras menggali akar permasalahan yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap Polri belum sepenuhnya pulih, sembari mencari solusi sistemik untuk memperbaikinya.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut mengapresiasi semangat kolaboratif antara Komisi Reformasi dan Gerakan Nurani Bangsa. Ia menegaskan komitmen Polri untuk terus terbuka terhadap kritik dan saran demi peningkatan kinerja serta penguatan kepercayaan publik.

    "Masukan masyarakat sangat penting agar Polri menjadi lembaga yang benar-benar melindungi, melayani, dan mencintai rakyat, " kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis (13/11/2025).

    Kapolri menambahkan bahwa Polri siap melaksanakan setiap rekomendasi yang diberikan oleh komisi, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan reformasi yang menyeluruh dan berkelanjutan di tubuh institusi kepolisian.

    Pertemuan ini menjadi penanda babak baru kolaborasi antara masyarakat sipil dan institusi negara. Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan reformasi Polri dapat berjalan efektif, memperkuat profesionalisme aparat, serta memupuk kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

    (PERS)

    reformasi polri gerakan nurani bangsa polri presisi kepercayaan publik kolaborasi negara sipil pembaruan institusi
    Agung widodo

    Agung widodo

    Artikel Sebelumnya

    Polri Tancapkan Puncak SMA Kemala Taruna...

    Artikel Berikutnya

    Kepercayaan Publik ke Polri Meroket 76,2%,...

    Berita terkait

    Rekomendasi

    KPK Dalami Peran Eks Stafsus Menag, Gus Alex, dalam Kasus Kuota Haji
    Lapas Magelang Maksimalkan Lahan yang Ada untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan
    Lapas Magelang Maksimalkan Lahan yang Ada untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan
    Rancangan UU Disinformasi Ancaman Kebebasan Berekspresi?
    PA3KN DPR Gelar Workshop Penulisan Karya Ilmiah Kebijakan untuk Penguatan Analisis APBN

    Ikuti Kami